6/7.8 Kebijakan Anti Kemiskinan

6/7.8 Kebijakan Anti Kemiskinan

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan apalagi fakta adanya heterogenitas yang tinggi dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan anti kemiskinan yang terdesentralisasikan merupakan jawaban bagi kebijakan penanggulangan kemiskinan masa kini dan mendatang. Untuk itu, perbaikan konektivitas domestik adalah kebijakan yang bukan hanya mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi tetapi juga mempunyai potensi untuk menurunkan tingkat harga dan inflasinya. Pada gilirannya nanti akan membantu percepatan upaya penanggulangan kemiskinan. Prof. Mohamad Ikhsan,MA, Phd kini menjabat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden RI dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas di Jakarta,  Sabtu (27/11/2010) mengatakan, pada krisis 1999 sampai 2004 terjadi penurunan kemiskinan lebih karena berhasilnya program pengendalian harga (stabilisasi harga) pada barang-barang yang sensitif terhadap rakyat miskin seperti beras. Persoalan inflasi berasosiasi dengan masalah konektivitas domestik yang belum memadai dan bekerja sesuai harapan. Masalah konektivitas ini tidak hanya menyangkut masalah infrastruktur fisik tetapi juga masalah infrastruktur lunak yang menghambat bukan hanya pergerakan barang dan jasa tetapi juga mengurangi kesempatan keluarga miskin untuk menikmati gelombang pertumbuhan ekonomi. Perbaikan konektivitas bukan hanya membuat perekonomian lebih fleksibel dan memiliki peredam kejut (shock absorber)sehingga harga bisa lebih terkendali, tetapi dapat menurunkan biaya transaksi untuk meningkatkan daya saing. Oleh karenanya, konektivitas merupakan kebijakan yang ramah pertumbuhan dan inflasi rendah, sehingga sangat ramah keluarga miskin. Perbaikan konektivitas sepenuhnya tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Yang perlu diingat adalah elemen konektivitas domestik bukan hanya terbatas pada infrastruktur fisik tetapi juga mencakup infrastruktur lunak. Keduanya harus dikembangkan secara simultan mengingat adanya komplementaritas kebijakan di mana tingkat kebijakan economic return dilakukan scara bersama-sama dan simultan akan lebih tinggi dibandingkan jika dilakanakan secara parsial. Adapun pendapat menurut presiden "Jokowi" Widodo saat di wawancarai KOMPAS.com tahun lalu sebelum ia menjadi Presiden saat ini. presiden "Jokowi" Widodo mempunyai cara mengatasi persoalan kemiskinan akut di Indonesia. Ia mengatakan akan menjadikan desa sekaligus masyarakatnya sebagai pusat produksi pertanian. 

"Desa harusnya jadi pusat produk pertanian. Petani harus betul-betul merasa produknya itu menguntungkan sehingga mereka terpacu untuk produksi terus," ujarnya di kantor PKPI, Jakarta, Kamis (22/5/2014) malam.

Bagaimana supaya petani merasa produk tani mereka menguntungkan agar mereka terpacu memproduksi lebih banyak? Jokowi mengatakan, mereka harus didukung dengan persediaan varietas unggul produk pertanian. Produk pertanian harus memiliki kelebihan dengan produk sejenis dari daerah lain. Selanjutnya, pemerintah harus memastikan bahwa produk petani memiliki pasar yang jelas. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mengawasi proses distribusi produk pertanian agar tidak ada oknum yang mempermainkan harga produk.

"Terakhir, kita back up dengan modal yang baik, bikin bank untuk petani. Ingat orientasi kita desa itu tempat produksi, bukan konsumsi," lanjut Jokowi.


Jika potensi produk suatu daerah terangkat atas strategi itu, Jokowi mengatakan hal itu sejalan dengan ide pembangunan sistem tol laut yang digagasnya. Produk pertanian antara daerah di Indonesia bisa terdistribusi dengan baik. Dengan demikian Indonesia tak tergantung dengan barang impor.

"Kalau sudah tumbuh begitu, dari barat ke timur, Sabang sampai Merauke pasti akan ada pemerataan," ujarnya.

"Jika semua infrastruktur siap, ekonomi ikut bergerak maju. Kalau begitu lapangan kerja pun akan terbuka, efeknya harus seperti itu," sambung Jokowi.


SUMBER:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar