5.5 Perubahan
Struktur Ekonomi
Chenery mengatakan bahwa perubahan struktur ekonomi disebut sebagai
transformasi struktur yang diartikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang
saling terkait satu sama lain dalam komposisi agregat demand (AD), ekspor-impor
(X-M). Agregat supplay (AS) yang merupakan produksi dan penggunaan
faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal guna mendukung proses
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berlanjut (Tambunan, 2003). Ada dua
teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi,
yakni dari Arthur Lewis tentang teori migrasi dan hoilis chenery tentang teori
transportasi struktural. Teori Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan
ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Dalamnya Lewis
mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua
yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi sector pertanian dan
perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sector utama. Karana
perekonomiannya masih bersifat tradisional dan sub sistem, dan pertumbuhan
penduduk yang tinggi maka terjadi kelebihan supplay tenaga kerja.
Ø Struktur Perekonomian Indonesia
Berdasarkan
tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris
(agricultural), industri (industrial), niaga (commercial) hal ini tergantung
pada sector apa/mana yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian negara
yang bersangkuatan. Pergeseran struktur ekonomi secara makro-sektoral senada
dengan pergeserannya secara keuangan (spasial). Ditinjau dari sudut pandang
keuangan (spasial), struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan
menjadi struktur perkotaan modern. Struktur perekonomian indoensia sejak awal
orde baru hingga pertengahan dasa warsa 1980-an berstruktur etatis dimana
pemerintah atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai perpanjangan tangannya
merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Baru mulai pertengahan dasa
warsa 1990-an peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi,
yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang
kalangan swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional. Struktur
ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan
keputusan. Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya dapat
dikatakan bahwa struktur perekonomian selama era pembangunan jangka panjang
tahap pertama adalah sentralistis. Dalam struktur ekonomi yang sentralistik,
pembuatan keputusan (decision-making) lebih banyak ditetapkan pemerintah pusat
atau kalangan atas pemerintah (bottom-up).
SUMBER:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar